“Adalah benar adanya bahwa dibutuhkan sebuah pembiasaan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat anarkis namun pertanyaannya apakah proses pembiasaan itu menuntut pembentukan sebuah otoritas yang bersifat memaksa?”
Bagi orang-orang yang menerima konsep pembebasan dengan semangat anti otoritarian tentu tidak akan menerima alasan apapun untuk pembentukan institusi yang bersifat memaksa apapun bentuk dan modelnya. Adapun persoalan pembiasaan atas tatanan masyarakat anarkis akan diselesaikan melalui pembiasaan itu sendiri dimana prosesnya akan berjalan secara wajar dalam keseharian tanpa ada rekayasa, kalaupun ada rekayasa maka semua dilakukan oleh orang-orang yang terdapat dalam masyarakat tersebut bukan oleh segelintir orang yang merasa paling berhak. Paksaan sama sekali tidak boleh hadir dalam pembiasaan tersebut, yang seharusnya hadir dalam proses pembiasaan adalah sebuah pembangunan kesepahaman diantara seluruh orang-orang yang terdapat dalam masyarakat. Pembangunan kesepahaman tentu bukanlah hal yang mudah namun kesukarannya bukan menjadi alasan untuk melakukan pemaksaan. Kesukaran membangun kesepahaman ini yang kerap menjebak orang-orang yang untuk melakukan pemaksaan melalui berbagai mekanisme yang dapat membungkus proses pemaksaan menjadi seolah-olah masih berada dalam koridor pembangunan kesepahaman secara bersama-sama.
Sejarah dunia telah berisi cukup banyak catatan yang menuliskan tentang proses pemaksaan pemahaman segelintir orang terhadap orang lain. Di Indonesia misalnya, hal itu juga terjadi ketika soekarno bersama hatta dan beberapa politisi lainnya menghentikan proses dialog dalam BPUPKI serta dalam KONSTITUANTE dan memaksakan konsep rumusan tatanan masyarakat menurut mereka (soekarno dan hatta) untuk menjadi sebuah rumusan tatanan masyarakat Indonesia, jadilah Indonesia seperti sekarang ini yang sampai hari ini sama sekali tidak memiliki harga diri. Indoensia masa soekarno yang (menurut soekarnois) katanya memiliki harga diri (dengan julukan macan asia) sesungguhnya bukanlah harga diri bangsa indoensia melainkan harga diri soekarno sebagai presiden indoensia. Andai saja konsep tatanan masyarakat indoensia dulu tidak dipaksakan tentu cerita bangsa Indonesia akan berbeda. Ancaman serangan balik pihak penjajah (yang sering dijadikan alasan oleh para nasionalis untuk membenarkan pemaksaan) tentu akan mudah dihadapi sebab pada saat itu rakyat pada dasarnya sadar akan ancaman tersebut karena itulah mereka membangun sendiri kekuatan tentara-tentara lokal yang dikelola secara otonom oleh daerah masing-masing (yang belakangan dibekukan dan digantikan oleh tentara nasinal indoensia). Jadi apa yang dilakukan oleh soekarno bersama hatta dan beberapa politisi lainnya pada masa itu sama sekali tidak beralasan yang ada hanya pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Kasus bangsa Indonesia adalah satu contoh yang tentu sangat dekat dengan kita dan untuk wilayah lain (rusia, cina, amerika, iran, libya, kuba, Vietnam, prancis dan semuanya) secara substansial sama saja.
Proses pembiasaan tanpa paksaan memang akan memakan waktu yang lama serta membutuhkan banyak pengorbanan namun itu lebih baik ketimbang pemaksaan yang jelas-jelas akan menodai proses pembebasaan, bahkan akan menjerumuskan proses pada bentuk penindasan baru yang mungkin saja akan lebih kejam dari sebelumnya.
Namun perlu ditekankan bahwa hal ini hanya berlaku untuk mereka-mereka yang secara prinsipil telah menerima konsep pembebasaan dan untuk mereka yang tidak menerima konsep pembebasaan maka tak boleh ada ruang untuk mereka dalam proses pembiasaan sebab kehadiran mereka hanya akan menjadi duri dalam daging proses pembiasaan.
Komentar